Jokowi Hingga Terawan Dapat Sentimen Negatif Selama Pandemi

Jokowi Hingga Terawan Dapat Sentimen Negatif Selama Pandemi

Jakarta, CNBC Indonesia – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) merilis keterangan analisis big data mengenai kemampuan pemerintah Republik Indonesia saat ini.

Riset analisis hati INDEF tentang kinerja pemerintah dikerjakan dengan pengumpulan data (data mining) selama periode Juli sampai 13 November 2020, dan hasilnya terkumpul sebanyak 2, 18 juta data percakapan di media sosial. Petunjuk mentah yang mengandung bot kemudian disaring kembali.

Sekapur kunci yang paling banyak menjelma adalah ‘joko widodo’, ‘presiden jokowi’, ‘jokowi’. Sementara untuk jajaran menteri, lebih banyak muncul kata kunci ‘terawan agus putranto’, ‘menkes terawan’, ‘menterikesehatan’, dan ‘menteri kesehatan’.

“Presiden Joko Widodo mempunyai sentimen negatif 49, 9% sebab kebijakan-kebijakan yang banyak ditentang publik, terutama terkait lima isu, situasi dan kebijakan, ” kata ekonom senior INDEF Didik Junaedi Rachbini dalam konferensi pers virtual INDEF pada Minggu (15/11/2020).

Kelima isu yang menyebabkan sentimen negatif yang agung bagi Jokowi adalah pengesahan omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kegiatan, masalah penanganan pandemi Covid-19 yang tidak memadai, isu dinasti politik dalam pilkada, pelaksanaan pilkada pada masa pandemi, serta masalah pinjaman luar negeri yang meningkat cepat.

“Kalau dalam teori politik, presiden atau pimpinan yang mau mengambil kebijakan tidak masyhur tapi tidak baik untuk kaum, itu paling tidak harus punya popularitas 80%, ” kata Didik.

“Ini Jokowi (dengan tingkat popularitas yang turun), sangat berani mengambil keputusan dan kecendekiaan yang tidak populer. Ini hendak menimbulkan kontroversi dan pertentangan. Kalau ini diteruskan, berarti presiden mengacu atau menjadi sumber pertentangan dalam media sosial dan di lapangan, ” lanjutnya.

Menurut Didik, selama ini hampir tak pernah ada presiden atau pertama menteri, dengan tingkat popularitas dengan rendah di bawah 70-80%, yang mengambil keputusan kontroversial dan yang ditentang oleh publik dengan hati negatif yang cukup tinggi.

“Kalau itu diteruskan, hendak gawat. Itu memaksakan kita jadi negara terbelah. Jika dipaksakan, maka konflik dan perpecahan tersebut bakal semakin besar. Ini bisa dipastikan kebijakan itulah akar masalahnya dan itu berasal dari institusi kepresidenan, sikap dan kebijakan presiden, ” kata Didik.