Kala Airlangga Geram, Sebut Tahu Pemrakarsa Demo Buruh!

Kala Airlangga Geram, Sebut Tahu Pemrakarsa Demo Buruh!

Jakarta, CNBC Indonesia porakporanda Pemerintah angkat bicara terkait pertunjukan yang berlangsung dari (6/10/2020) sampai Kamis (8/10/2020). Pemerintah berpandangan ada tokoh yang menggerakkan dan membelanjai aksi massa dari para pekerja dan pekerja tersebut.

“Sebetulnya pemerintah tahu siapa dalam belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya, sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat, ” ujar Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada program Squawk Box di CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10/2020).


Airlangga menyebut tokoh ‘di balik layar’ yang menggerakkan dan membiayai lagak demonstrasi tersebut memiliki ego yang sangat besar. Pasalnya di pusat pandemi mereka menggerakkan demo, namun orang di ‘balik layar’ tersebut tidak ikut dalam demo.

Oleh karena itu, sponsor dari aksi massa yang menegasikan Undang-Undang Cipta Kerja ini telah dipantau oleh pemerintah. Pemerintah pula, kata Airlangga, tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas secara hukum, apabila situasi aksi massa dengan terjadi di berbagai daerah pada Indonesia semakin ricuh.

Terlebih, di sedang pandemi Covid-19 saat ini, memikirkan aksi demonstrasi melibatkan banyak orang, akan berbahaya untuk keselamatan semua masyarakat di Indonesia.

“Situasi sekarang adalah pembatasan baik berskala besar (PSBB), jadi itu berpotensi untuk menyebarkan Covid-19. Oleh karena itu, dalam PSBB telah jelas aturannya dan pemerintah telah berbicara dengan aparat untuk melakukan tindakan tegas, ” jelas Airlangga.

Lebih lanjut tempat mengatakan, jika penularan Covid-19 tidak kunjung rampung, maka akan butuh waktu yang panjang lagi buat memulihkan ekonomi. Oleh karena tersebut, dia menegaskan pemerintah tidak bakal segan untuk membawa kasus itu ke jalur hukum jika situasi semakin tidak kondusif.

“Kita tidak bisa menghukum cuma berdasarkan kata-kata. Tentu kita tahu tindakan-tindakan yang dilakukan. Apabila tersedia tindakan hukum [yang dilanggar], negeri mengambil tindakan tegas, terutama meniti aparat penegak hukum, ” terang Airlangga.

Indonesia masa ini, kata Airlangga, memiliki lebih dari 30 juta masyarakat yang ingin mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, Airlangga meminta agar para demonstran membaca terlebih dahulu kandungan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Airlangga pun meyakini, mobilisasi aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Membikin Kerja ini sudah dirancang secara rapi, bahkan sebelum UU Cipta Kerja disahkan di DPR.

“Demo itu digerakkan tanpa melihat isi undang-undang dan beberapa dari penggerak demo memang ditugaskan untuk demo. Bukan persoalan isinya apa. Jadi ini adalah kegiatan yang dimobilisasi. ”

“Dan dimobilisasinya itu sebelum peraturan diketok dan jadwalnya sudah dibuat tanggalnya. Jadi kita harus melihat secara objektif bahwa ini benar ada gerakan dari mereka pada balik layar yang memang mau mendapatkan perhatian, ” tutur Airlangga.

Menurutnya pemerintah telah tahu, meski 90% pabrik hidup dan berproduksi, perwakilan utusan karyawan tetap dikirim untuk melakukan kelakuan masa. Utusan ini dikirim karena khawatir pabriknya bakal terganggu.

“Memang ada beberapa pabrik ‘mengirimkan utusan’ karena mereka khawatir pabriknya terganggu. Nah, ini lah tentu sebagai pengikut-pengikut ‘merasa kudu berpartisipasi’ dalam kegiatan-kegiatan semacam itu, ” paparnya.

[Gambas:Video CNBC]
(sef/sef)