Luhut Buka-bukaan 3 Bank Goyang serta Perlunya Perombakan BI

Luhut Buka-bukaan 3 Bank Goyang serta Perlunya Perombakan BI

Jakarta, CNBC Nusantara – Menko Bahari dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan soal pembaruan sistem keuangan yang saat itu tengah difinalisasi pemerintah melalui sebuah Perppu [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang].

Luhut mengatakan reformasi sistem keuangan ini diperlukan dalam kondisi genting agar tidak ada bank dengan berjatuhan.

“Kita mengambil kemarin bagaimana 3 bank sedikit goyang. Bank Bukopin, Bank Mayapada, dan Bank Banten. ”

“Ini kita bisa melihat bahwa memang dalam keadaan kritis ada ketidakpasan Peraturan Perundang-undangan ketiga institusi BI [Bank Indonesia], LPS [Lembaga Penjamin Simpanan] maupun OJK [Otoritas Jasa Keuangan]. ”

Foto: Luhut Binsar Pandjaitan. Dok: Tangkapan layar CNBC Indonesia TV

“Ini Kepala minta melihat semua. Tanpa hilangkan Independensi BI. Yang diberitakan Badan Moneter saya pastikan tidak ada itu. ”

Begitu diungkapkan Luhut dalam Kuliah Ijmal bersama FEB UI semalam, Jumat (19/9/2020).

Menurut Luhut, independensi BI sudah pasti tak akan diganggu-ganggu pemerintah. Namun tersedia catatan tambahan kewenangan.

“Yang kita ingin itu perintah pookoknya tidak hanya urus inflasi tapi lapangan kerja seperti di UK dan central bank lain, ” katanya.

Untuk diketahui, dari bank yang disebut Luhut agak goyah tadi, masalah sudah terselesaikan di PT Bank Bukopin Tbk (BBKP). Bukopin merampungkan proses penambahan modal di mana investornya adalah KB Kookmin Bank dari Korea Selatan.

Sementara untuk Bank Mayapada yang dikabarkan akan dicaplok Cathay Financial Holding masih belum terdengar kabar terbarunya. Bank Banten pun juga demikian.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto juga mengungkapkan fungsi BI sebagai lender of last resort bagi perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas tidak berjalan. Untuk itu, diperlukan aturan khusus yang mereformasi sistem keuangan dalam kondisi seperti ini.


“Ada bank perlu dukungan likuiditas tapi BI sampaikan bank harus sehat. Fungsi BI tidak kelihatan, lender of last resortnya, ” kata Seto.

Sementara, Lembaga Penjamin Simpanan [LPS] sendiri menurut Seto tak bisa mengobati bank karena terbentrok aturan. “LPS hanya bisa tangani bank jika sudah gagal. Nah kalau ini masih dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus itu LPS bisa masuk maka cost penyelesaian bank akan lebih bisa terukur, ” tuturnya.

[Gambas:Video CNBC]
(dru)