Mahfud ke Rizieq: Kalau Sehat Kenapa Harus Takut?

Mahfud ke Rizieq: Kalau Sehat Kenapa Harus Takut?

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Imam Tinggi FPI tak perlu takut buat memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian maupun pihak terkait dalam peristiwa pengumpulan massa maupun soal testing dan tracing Covid-19

“Oleh sebab  itu dimohonkan M. Rizieq Shihab untuk kooperatif di dalam rangka penegakan hukum. Kalau merasa diri sehat tentu tidak penolakan untuk memberikan keterangan demi kesejahteraan bersama, ” ujar Menko Polhukam Mahfud MD, dalam konferensi pers yang dilakukan Minggu (29/11/2020) malam.

Dia menambahkan apabila Rizieq Shihab sebelumnya sehat, oleh karena itu ada potensi dia tertular sebab orang lain ketika terjadi gerombolan. “Secara teknis kesehatan itu sangat membahayakan adalam penularan Covid-19, ” ujar Mahfud.


Mahfud menegaskan bahwa Pemerintah sangat menyesalkan sikap Rizieq Syihab yang menentang untuk dilakukan penelusuran kontak mengingat pernah melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19.

“Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi yang melanggar keyakinan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Terkait dengan itu maka pemerintah menguatkan akan terus dilakukan proses-proses asas sesuai dengan hukum yang resmi demi keselamatan bersama, ” perkataan Mahfud.

Mahfud memasukkan bahwa pemerintah juga akan menodong keterangan RS Ummi Bogor dan Mer-C terkait hal ini. RS Ummi Bogor diketahui sempat menyelenggarakan Rizieq Shihab, sementara Mer-C disebut-sebut melakukan tes swab terhadap Habib Rizieq dan hasilnya tidak dipublikasikan.

“Dimintai keterangan agak-agak hanya data teknis, jadi tak mesti bersalah dan tidak harus dianggap melanggar undang-undang. Tapi dimintai keterangan harus datang, harus kooperatif, ” ujar Mahfud.

Mahfud juga mengutarakan pada dasarnya Mer-C itu tidak mempunyai laboratorium untuk mengetes Covid-19. “Dan tidak terdaftar dalam jaringan yang memiliki kewenangan untuk melayani tes, ” ujarnya.

Mahfud mengatakan pada dasarnya bukti pasien memang dilindungi oleh peraturan 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Namun, ada juga undang-undang dengan membolehkan medical record pasien mampu dibuka dengan alsan tertentu. Undang-undang tersebut adalah UU 29/2004 tentang praktek kesehatan dan UU 4/11984 tentang Wabah Penyakit Menular.

“Di sini berlaku pendirian lex specialis derogat legi generalis. Bahwa ada hukum khusus ketentuan umum bisa disiampan untuk tak harus diberlakukan, ” ujar Mahfud.

Untuk itu, Mahfud menegaskan agar siapa pun tak menghalang-halangi petugas pemerintah yang melakukan testing dan tracing.

“Maka menghalang-halangi petugas untuk melaksanakan upaya menyelamatkan masyarakat maka siapapun bisa diancam KUHP pasal 212 dan pasal 216, ” ujarnya.

[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob)