PGN dan Pertamina Teken Perjanjian Harga Gas Hulu US$ 4

PGN dan Pertamina Teken Perjanjian Harga Gas Hulu US$ 4

Jakarta, CNBC  Indonesia – Sebagai upaya PGN pada menjalankan penerapan perpres 40 tarikh 2016, permen ESDM 8 tarikh 2020, dan kepmen ESDM No 89. K/2020, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menandatangani Tulisan Perjanjian dengan Pertamina EP di dalam Implementasi Atas Penyesuaian Harga Udara Bumi untuk Keperluan Proyek Sumatera Selatan – Jawa Barat & Keperluan Pelanggan PGN Medan.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Menguntungkan PGN, Fariz Aziz dan President Director Pertamina EP Nanang Abdul Manaf, disaksikan oleh Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Kepala SKK MIgas, Dwi Sudjipto, dan Direktur Utama PGN, Suko Hartono, Selasa, menggunakan mekanisme penandatanganan virtual (20/05/2020).

Fariz mengungkapkan kerja cocok ini dalam rangka untuk menunjang dan menindaklanjuti implementasi Permen ESDM 08/2020 dan Kepmen ESDM 89K/2020. Menteri ESDM menerbitkan Permen 08/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Gas Industri & Kepmen 89K/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Oleh karena itu, PGN dan Pertamina EP mengesahkan untuk membuat dan pelaksanaan Tulisan Perjanjian ini sebagai perubahan PJBG.



Dengan demikian, PGN & Pertamina EP sepakat untuk mengubah harga gas pada PJBG bertemu Kepmen 89K/2020 menjadi US$ 4/ MMBTU dari harga awal US$ 5, 33/ MMBTU, dengan bagian 90 BBTUD. Surat Perjanjian tersebut berlaku efektif dalam jangka waktu 13 April 2020 sampai secara 31 Desember 2024. Selain tersebut untuk PGN Medan dengan bagian 7 BBTUD dan harga US$ 4/MMBTU.

Harga habituasi sebagaimana yang telah disebutkan, aci sampai dengan berakhirnya jangka periode penyesuaian Harga Gas Bumi pada Kepmen 89K/2020. Setelah itu, harga gas bumi yang berlaku adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam PJBG.

“Jangka waktu penyesuaian Harga Gas Bumi bisa diperjanjang, apabila ada keputusan lebih tinggi dari Menteri ESDM dan Pemerintah, ” tambah Fariz.

Ditambahkan bahwa diterbitkannya Permen No 08 tahun 2020 dan Kepmen 89. K tahun 2020 dalam pertengahan April 2020 yang salah satunya menetapkan volume gas dunia, maka disepakati besaran volume sebesar 90 BBTUD sampai tahun 2024 untuk wilayah Sumatera Selatan & Jawa Barat serta volume 7 BBTUD untuk wilayah Medan secara harga gas hulu sebesar USD 4 per MMBTU oleh ke-2 belah pihak.

“Kami berharap, melalui penandatanganan surat perjanjian ini dapat menjadi bagian nyata dalam mewujudkan target pemerintah untuk mendorong kemajuan industri beserta penyediaan listrik yang terjangkau untuk masyarakat, agar bisa berefek tentu pada pertumbuhan ekonomi nasional & dampak multiplier effectnya bagi ketenteraman masyarakat, ” ujar Direktur Pati PGN, Suko Hartono saat menyaksikan penandatanganan tersebut.

Dengan bertahap penyesuaian harga gas di hilir akan dilaksanakan sejalan secara semangat bahwa gas bumi diharapkan dapat mendorong dan menjadi aktivis pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tingkatan waktu, akan disesuaikan dengan tingkatan penyelesaian amandemen kontrak di desa antara PGN dgn produsen. Yang mana pada saat bersamaan akan dilakukan pula pembahasan amandemen PJBG dengan pelanggan dan badan pengatur hilir migas untuk penentuan tarif toll fee.

Saat ini pasar niaga gas bumi di Jawa Bagian Barat adalah pasar terbesar dan dilayani oleh integrasi infrastruktur sub holding gas. SSJW tunggal dibangun untuk mendukung kegiatan daya niaga PGN di Jawa Periode Barat dan Sumatera Bagian Selatan dengan mengoptimalkan penyaluran gas lantaran PEP Pagardewa, COPI Grissik, serta FSRU Lampung. Pipa SSJW 1, SSJW 2, Transmisi Jawa Barat Pertagas dan FSRU Lampung zaman ini dioperasikan secara terintergasi buat mendukung kehandalan penyaluran gas ke Sumatera Selatan dan Jawa Barat.

“Langkah awal ini diharapkan menjadi milestone penting bagi kedudukan Sub Holding Gas beserta segenap stakeholder dan juga komitmen PGN dalam menyediakan pasokan gas dunia yang handal dengan harga dengan kompetitif. Sehingga hal ini bisa menjadi modal bagi industri untuk meningkatkan daya saing industri. Tak hanya bagi wilayah Jawa Barat dan Medan namun juga bagi kepentingan industri dan pertumbuhan ekonomi nasional seperti yang diharapkan oleh Pemerintah, ” tutup Suko. (dob/dob)