Produk Halal RI Incar Pasar Global, Potensinya Bikin Kaget

Produk Halal RI Incar Pasar Global, Potensinya Bikin Kaget

Jakarta, CNBC Indonesia awut-awutan Wakil Presiden RI K. H. Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah mendorong UMKM dianjurkan memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah agar bertambah produktif.

“Saat tersebut, baru sebanyak 8, 3 juta dari 56 juta pelaku UMKM secara nasional yang memanfaatkan teknologi digital, padahal ini lebih diperlukan saat pandemi Covid-19. Beberapa cara yang tidak mengalami penurunan pendapatan adalah mereka yang menggunakan sarana penjualan online untuk usahanya. Maka, market place untuk memfasilitasi UMKM menjadi semakin diperlukan, ” tuturnya dalam sambutannya di acara “Peresmian Peluncuran Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi UMKM” melalui videoconference, di Jakarta, Selasa (20/10).

Wapres Ma’ruf juga menekankan bahwa negeri selalu memberi keberpihakan yang mulia untuk melindungi dan memberdayakan UMKM, termasuk yang termaktub dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang baru disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 lalu.


Dalam UU itu, UMK dan koperasi akan memperoleh beberapa manfaat, di antaranya adalah: Perizinan tunggal bagi usaha mikro; Insentif dan kemudahan bagi cara menengah dan besar yang berkolaborasi bagi UMK; Insentif fiskal serta pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM; Prioritas produk/jasa UMK di dalam pengadaan barang dan jasa Negeri; Kemitraan UMK melalui fasilitas terbuka; dan Kemudahan untuk mendirikan koperasi dan menerapkan prinsip syariah pada koperasi.

Tak cuma UMKM konvensional, pemerintah juga ingin mendorong penciptaan UMKM berbasis syariah yang dapat berperan dalam ijmal halal value chain. Sehingga, hal ini akan dapat memacu kemajuan usaha dan meningkatkan ketahanan ekonomi umat di dalam negeri juga. Caranya antara lain melalui penyederhanaan perizinan dan fasilitasi biaya sertifikasi halal.

“Kita mau industri halal Indonesia menjadi majikan rumah di negeri sendiri sekaligus pemain global. Saat ini, kita masih menjadi konsumen produk legal. Pada 2018, Indonesia telah membelanjakan sekitar US$ 214 miliar untuk produk makanan dan minuman legal, sehingga kita menjadi konsumen terbesar dibandingkan negara-negara muslim lainnya. Siap, kita harus dapat memanfaatkan potensi halal dunia, yaitu dengan meningkatkan ekspor yang masih 3, 8% dari total pasar halal dunia, ” kata Wapres Ma’ruf.

Gaya hidup halal (halal lifestyle) tak dipungkiri telah berkembang pesat dalam dua dasawarsa final, baik secara global maupun nasional. Data dari The State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020 melaporkan besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal pengikut muslim di dunia mencapai US$2, 2 triliun pada 2018 & diperkirakan akan terus tumbuh mencapai US$ 3, 2 triliun di dalam 2024.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, pemerintah terus berkomitmen dalam memperkuat sektor UMKM halal dan mendorong pengembangan bisnis produk halal UMK melalui penyederhanaan dan percepatan proses perizinan, fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi UMK yang ditanggung oleh pemerintah, dan mekanisme self-declare bagi pelaku UMK untuk produk tertentu sesuai secara standar yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Legal (BPJPH).

Selain itu, pemerintah juga berupaya menjamin kemudahan bisnis produk halal melalui penetapan kehalalan produk sebab Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam provinsi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh yang dilakukan di Sidang Fatwa Halal. Perluasan Lembaga Pemeriksa Halal juga dilakukan secara melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas), Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta di bawah lembaga keagamaan atau Yayasan Islam.

“Kolaborasi antara pemerintah, UMKM, swasta, dan akademisi maupun ormas amat dibutuhkan untuk menciptakan terobosan solusi terkemuka dalam mengakselerasi pengembangan produk halal dan transformasi digital di Nusantara, ” ucap Menko Airlangga.

[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob)