Rendah Tapi Pasti RI Bertransformasi ke Digital, Ini Buktinya

Rendah Tapi Pasti RI Bertransformasi ke Digital, Ini Buktinya

Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penggunaan teknologi informasi di masa pandemi Covid-19 menjelma suatu kebutuhan dan transformasinya pun dipaksa untuk bisa lebih lekas. Lantaran seluruh proses kegiatan berangkat dari keuangan hingga birokrasi menjadi sangat tergantung pada platform digital.

Pemerintah telah menganggarkan pengeluaran mencapai Rp 695 triliun untuk dijadikan stimulus pandemi, termasuk yang diberikan kepada masyarakat pada berbagai macam bantuan, mulai daripada Program Keluarga Harapan (PKH), kartu prakerja hingga bantuan presiden.

Bantuan-bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat dengan syarat harus memiliki rekening di bank. Menurut dia, langkah ini selain menjadi langkah untuk inklusi keuangan, penggunaan perbankan ini juga nantinya akan berevolusi menjadi tak hanya sekedar untuk menabung dan mengirim uang namun juga untuk tujuan lainnya.


“Kita berniat evolusi akan terjadi dari servis finansial yang diikuti oleh umum di perbankan. Kalau tadinya cuma untuk tempat menabung, tabungan mungil, lama-lama juga bisa dipakai buat tempat menerima transfer, nanti pada ujungnya bisa untuk tempat mematuhi kegiatan atau mengikuti kegiatan asuransi, bayar BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, atau ikut DPLK atau mampu menjadi tempat yang lain, ” kata Suahasil dalam sebuah rencana webinar, Senin (9/11/2020).

“Jadi full layanan keuangan itu kita dorong dari yang awalnya itu kegiatan goverment to pay, G2P jadi leverage financial inclusion. ”
Selain menggunakan servis keuangan digital untuk pemberian bantuan, sebenarnya pemerintah sudah lebih zaman menggunakan fasilitas ini untuk melangsungkan penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel.

Selain tersebut, ke depannya pemerintah juga bakal mendorong lebih marak lagi penggunaan peer-to-peer (P2P) lending.

Namun demikian, dia menegaskan, meski penggunaan keuangan digital terus didorong di negara ini sangat penting untuk peningkatan perlindungan konsumen serta penguatan pengawasan dalam konteks keuangan digital ini.

Buat itu, dia meminta lembaga terpaut seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat peraturan-peraturan yang bersentuhan pengawasan keuangan.

“Pemerintah terus memberikan dukungan terhadap kecendekiaan dan regulasi, paling penting infrastruktur. Tahun depan belanja IT APBN tinggi dan tersebar di bermacam-macam kementerian, bukan hanya departemen Kominfo, tapi juga di kementerian lain yang bangun infrastruktur, ” lanjutnya.

Dalam bahan paparannya, APBN 2021 menganggarkan bayaran untuk bidang TIK senilai Rp 29, 6 triliun untuk pengembangan kualitas layanan publik dan mengurangindigital gap antara desa dan tanah air. Peningkatan ini termasuk efisiensi, kemudahan akses hingga percepatan ke daerah-daerah.

“Kalau kita belakang bisa selesaikan pandemi maka alterasi digital harus bisa menjadi arah dari Indonesia masa depan, tentu salah satunya adalah di sektor keuangan, ” tandasnya.

(roy/roy)