Siap-siap! Besok Buruh Demo Tolak UU Ciptaker dan Kebijakan UMP

Siap-siap! Besok Buruh Demo Tolak UU Ciptaker dan Kebijakan UMP

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, para pekerja atau  pekerja akan kembali turun ke ulama. Ada dua tuntutan yang bakal disuarakan yakni pembatalan UU Membentuk Kerja (Ciptaker) dan UMP 2021 agar tetap naik.

Said Iqbal menyebutkan, akan ada puluhan ribu buruh yang tergabung dalam 32 konfederasi dan federasi seperti KSPI, KSPSI AGN, dan Gekanas yang melakukan aksi spontan ini di 24 provinsi dalam 2 November 2020.

Menurutnya, untuk wilayah Jabodetak, aksi akan dipusatkan di Istana serta Mahkamah Konstitusi. Titik kumpul dalam Patung Kuda Indosat sekitar jam 10. 30 WIB.

“Tuntutan yang akan disuarakan adalah, batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik, ” ujarnya, Minggu (1/11/2020).

Pada saat bersamaan, serupa akan diserahkan gugatan uji materiil dan uji formil omnibus law UU Cipta Kerja ke Majelis hukum Konstitusi oleh KSPSI AGN & KSPI.


“Tetapi bilamana nomor UU Cipta Kerja belum ada pada saat penyerahan berkas gugatan tersebut, maka yang mau dilakukan KSPI dan KSPSI AGN hanya bersifat konsultasi ke MK, ” kata dia.

Ia pun menyungguhkan, meskipun nomor UU Cipta Kegiatan belum keluar, aksi 2 November di Istana dan Mahkamah Konstitusi akan tetap dilakukan. Adapun pekerja yang akan mengikuti aksi bermula dari berbagai kota seperti Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.

Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.

“Aksi KSPI dan 32 federasi lainnya ini merupakan non violance (anti kekerasan), terukur, terarah, dan konstitusional. Aksi itu dilakukan secara damai, tertib, & menghindari anarkis, ” tegasnya.

Selain 2 November, aksi akan dilanjutkan 9 November 2020 di DPR RI untuk menuntut dilakukannya legislatif review dan tanggal 10 November 2020 di biro Kementerian Ketenagakerjaan untuk menuntut upah minimum 2021 harus tetap terangkat.

“Aksi 9 dan 10 November juga membawa dua agenda yang kami sebutkan dalam atas, dan dilakukan serentak dalam 24 provinsi, ” pungkasnya.

[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq)