Surat LPS Bisa Masuk Obati Bank Sakit? Simak Skemanya

Surat LPS Bisa Masuk Obati Bank Sakit? Simak Skemanya

Jakarta, CNBC Nusantara – Lembaga Penanggung Simpanan (LPS) memiliki kewenangan gres untuk menyelamatkan bank yang dinyatakan sakit. Namun, ada beberapa tahapan yang harus dilalui bank yang memohon bantuan likuiditas dari LPS.

Aturan ini diundangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2020 mengenai pengamalan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka melaksanakan langkah-langkah pengerjaan permasalahan stabilitas sistem keuangan.

“Penerbitan PP ini merupakan langkah antisipatif, sifatnya tidak biasa, dalam rangka mengantisipasi ancaman yang dapat membahayakan perekonomian nasional, ” kata Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah dalam pemaparan virtual, Jumat petang (10/7/2020).

Karena sifatnya tidak biasa, Halim memastikan, kebijakan ini dibuat cuma untuk mengobati bank yang dinyatakan gagal dan sebelumnya masuk kategori Bank dalam Daftar Pengawasan Serius (BPDI) oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Oleh sebab itu, kebijakan ini berbeda dengan kebijaksanaan pemerintah yang menempatkan dana melalaikan skema bank jangkar dan menunjuk 15 bank besar.

“Kalau LPS tujuan utamanya untuk menolong bank dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan yang sudah tidak bisa lagi diberikan likuiditas oleh BI dan lebih mengandung dari sekadar masalah likuiditas, ” paparnya.

Skema pemindahan dana LPS ke bank tersebut, secara rinci terdiri dari kira-kira tahapan. Pertama, bank harus memberikan permohonan kepada OJK mengalami pengganggu likuiditas dan mengajukan permohonan sokongan kepada LPS. Pemegang saham pengurus (PSP) bank pemohon juga sudah tidak dapat membantu.

Selanjutnya, OJK akan melakukan telaah kelayakan. Pada tahapan berikutnya, adanya pemberitahuan secara tertulis PSP tak dapat membantu likuiditas bank. Setelah itu, Bank Indonesia juga akan melakukan penilaian terhadap riwayat pola pembayaran bank beserta kondisi keuangan.

Setelah tahap itu, LPS akan melakukan analisa berdasarkan permohonan dana dari OJK dan data dari Bank Indonesia. Awut-awutan, LPS akan membuat keputusan pemindahan dana dengan prasyarat, bank pemohon harus menyerahkan jaminan berupa bagian bank atau aset bank yang lain. Lalu, pernyataan pengalihan hak atas kepemilikan saham atau aset lain PSP.

Halim mengucapkan, nantinya penempatan dana dari LPS maksimal untuk seluruh bank lara ini hanya 30% dari total kekayaan LPS. Sedangkan, untuk kepala bank hanya 2, 5% dengan periode penempatan paling lama satu bulan dan dapat diperpanjang maksimal 5 kali.

Foto: Skema penempatan dana LPS/ ist


Saksikan video terkait di bawah ini:

(dru)