terbaru-ini-dia-aturan-baru-wfo-sektor-essensial-1

Terbaru! Ini Dia Aturan Perdana WFO Sektor Essensial

Jakarta, CNBC Indonesia kepala Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memutuskan buat mengubah aturan pembatasan kegiatan sektor esensial dan kritikal di masa PPKM Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali.

Kesimpulan tersebut dituangkan dalam Petunjuk Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 18/2021 yang ditandatangani Titio Karnavian pada Kamis, (8/7/2021), seperti dikutip CNBC  Indonesia, Jumat (9/7/2021).

Aturan tersebut dikeluarkan jadi perubahan kedua atas Inmendagri 15/2021 tentang PPKM Perlu Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, seperti dikutip melalui laman resmi dominasi dalam negeri.


Dalam aturan tersebut, terdapat penyempurnaan pengaturan di dalam diktum ketiga, huruf c angka (1) dan nilai (3) menjadi pelaksanaan kegiatan pada sektor sebagai berikut:

Pertama, sektor esensial meliputi; keuangan dan perbankan cuma meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan institusi pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan atau customer) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung penyajian.

Sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional hanya diperkenankan maksimal 25%.

Terhadap sektor esensial lainnya: pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan fisik secara pelanggan atau customer serta berjalannya operasional pasar pangkal secara baik); teknologi data dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, internet, pos, media terpaut penyebaran informasi kepada masyarakat; dan perhotelan non penanganan karantina, dapat beroperasi secara kapasitas maksimal 50% staf.

Sementara itu untuk sektor esensial berbasis industri orentasi ekspor, pihak perusahaan harus menunjukan data contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama perut belas bulan terakhir ataupun dokumen lain yang menunjukan rencana ekspor dan tetap memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

Pada daerah ini dapat beroperasi maksimal 50% staf hanya dalam fasilitas produksi/pabrik, sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung operasional hanya diperkenankan 10%.

Namun untuk sektor kritikal yang meliputi kesehatan; keamanan & ketertiban masyarakat dapat hidup 100% staf tanpa tersedia pengecualian. Sementara terhadap sektor kritikal lainnya yakni penanganan bencana; energi; logistik, pemindahan, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat; sasaran dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk hewan ternak/peliharaan; pupuk dan petrokimia; emas biru dan bahan bangunan; obyek vital nasional; proyek strategis nasional; konstruksi (infrastruktur publik); serta utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100% suntuk staf hanya pada wahana produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan untuk penyajian administrasi perkantoran guna menanggung operasional diberlakukan maksimal 25% staf.

Aturan ini pula memuat perubahan pada isi ketiga poin (f) dengan awalnya berbunyi “Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi & lokasi proyek) beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan tubuh secara lebih ketat, ”

Ketentuan itu diubah menjadi “Pelaksanaan kesibukan konstruksi untuk infrastruktur umum (tempat konstruksi dan kedudukan proyek) beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. ”

Inmendagri 18/2021 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Inmendagri 15/2021 & Inmendagri 16/2021, dan asi mulai 9 Juli mematok 20 Juli 2021.

[Gambas:Video CNBC]
(cha/cha)