Wahana GSP RI Diberikan Trump, Bila Biden Menang Gimana?

Wahana GSP RI Diberikan Trump, Bila Biden Menang Gimana?

Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan perpanjangan sarana sistem tarif preferensial umum ataupun Generalized System of Preferences (GSP) dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia tidak berlaku selamanya.

Pemerintah AS  hangat memperpanjang fasilitas GSP kepada Nusantara pada Jumat (30/10/2020) lalu. Sambungan ini dilakukan setelah 2, 5 tahun dilakukannya peninjauan sejak Maret 2018 silam.

Tetapi perpanjangan ini dilakukan beberapa keadaan sebelum pemilihan presiden AS antara petahana Donald John Trump dari Partai Republik dan Joseph Robinette Biden dari Partai Demokrat. Peristiwa ini tentu memunculkan kekhawatiran hendak fasilitas GSP yang memiliki jalan tidak diperpanjang setelah pilpres AS.


“Kalau untuk review dasar dilakukan secara berkala oleh pemerintah manapun. Jadi setiap 3-4 tahun ada review seperti itu, serta itu memang peraturannya seperti tersebut di AS, ” kata Mahendra dalam wawancara ‘Profit’ pada Selasa (3/11/2020).

Tetapi berkaitan dengan pergantian Presiden AS, Mahendra mengatakan keputusan buat menghentikan pemberian GSP secara menyeluruh merupakan kewenangan parlemen atau Konvensi AS, bukan administrasi atau manajer pemerintah AS.

“Sehingga siapapun yang menjadi pemerintah pasca pilpres AS tidak bisa menterminasi begitu saja. Karena untuk finis secara menyeluruh itu ada pada tangan Parlemen AS, ” katanya.

Hal serupa dengan pernyataan Duta Besar RI untuk AS, Muhammad Lutfi yang mengucapkan ada kemungkinan fasilitas GSP tak diperpanjang jika Kongres AS memutuskan untuk memberhentikan payung hukum kemudahan tersebut.

“Itu agak-agak saja ini terjadi, ” sirih Lutfi pada Senin (2/11/2020). “Tapi (GSP) kita sekarang ini diperpanjangan tanpa ada pengecualian, artinya kita bisa menikmati apa yang sudah kita kerjakan selama ini. ”

Lutfi memaparkan jika fasilitas GSP sendiri sudah tersedia sejak tahun 1974, dan sudah 15 kali diperpanjang. Ini artinya baik AS dan Indonesia cukup memperbaiki posisi dagang kedua negara yang sangat strategis di era perdagangan kolaborasi.

“Saya berkeyakinan mereka akan memperpanjang sebagai bagian daripada diplomasi mereka untuk merangkul negara-negara yang mempunyai cara berpikir yang sama dengan kita, ” tambahnya.

“Jadi itu bagian dari persamaan nilai yang dituangkan dalam GSP tersebut. Awak berkeyakinan bahwa GSP ini mau diperpanjang (meskipun presidennya ganti) serta ini menjadi pembagian dari muslihat perdagangan dan politik AS. ”

Sebagai informasi, GSP merupakan fasilitas perdagangan pembebasan bayaran bea masuk yang diberikan dengan unilateral oleh Pemerintah AS kepada negara-negara berkembang di dunia semenjak tahun 1974. Indonesia pertama kala mendapatkan fasilitas GSP dari AS pada tahun 1980.

[Gambas:Video CNBC]
(hoi/hoi)